Bogor, kpu.go.id – Guna menghadapi sengketa hukum terhadap hasil Pilkada Serentak 2015, KPU mulai mempersiapkan diri secara matang dengan menggelar konsolidasi nasional yang diikuti KPU provinsi dan kabupaten/kota penyelenggara pilkada.
 
“Melihat banyaknya perkara yang masuk pada tahapan-tahapan awal pelaksanaan pilkada, kita harus mempersiapkan diri terkait advokasi pada potensi sengkata hasil,” sebut Kepala Biro Hukum Setjen KPU RI, Nur Syarifah, pada Konsolnal Persiapan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2015).
 
Pada konsolnas tersebut, Nur menjabarkan sejumlah strategi dalam pembelaan sengketa hasil pilkada. Di antaranya sistem koordinasi dan pengawasan yang dilakukan KPU RI terhadap KPU provinsi dan kabupaten/kota.
 
“KPU pusat wajib melakukan pengawasan mengenai standar pembelaan. Ini bukan bermaksud merendahkan profesi kuasa hukum, tapi agar semua jawaban sesuai kaedah yang telah ditetapkan,” kata dia.
 
Selain itu, imbuhnya, KPU RI juga membentuk SOP terkait prosedur advokasi tentang substansi gugatan maupun pembuktian, dengan tetap berkoordinasi dengan KPU provinsi dan kabupaten/kota.
 
Terkait strategi teknis dalam pembelaan, Nur mengatakan KPU yang bersangkutan harus menyiapkan kronologi perkara. Di samping membuat jawaban gugatan versi KPU sendiri terkait perkara yang dipermasalahkan.
 
“Meski dalam sengketa di MK, KPU diwakili kuasa hukum, namun sebaiknya kita membuat jawaban versi sendiri. Hal itu akan membantu tim advokasi dalam merumuskan pembelaan. Karena itu kita jangan melepaskan tanggungjawab kepada kuasa hukum saja,” terang Nur.
 
Satu hal yang penting, KPU harus memiliki sistem dokumentasi dan pengarsipan dalam setiap pelaksanaan pilkada. “Agar dalam pembelaan nantinya, jawaban kita didukung oleh bukti yang kuat dan valid,” jelasnya. (rio/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)