Evaluasi RB, KPU Sampaikan Capaian Pelaksanaan Kegiatan

877
Sekjen KPU RI, Arif Rahman Hakim menerima surat tugas dari Naptalina Sipayung (dua dari kiri) untuk melakukan evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI. Tim evaluator PANRB akan bekerja selama 20 hari di KPU untuk proses evaluasi

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI, Arif Rahman Hakim menyampaikan inovasi berbasis pelayanan publik dan capaian kegiatan kepada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Naptalina Sipayung.

Penyampaian itu dijelaskan oleh Arif dalam acara Entry Meeting Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja dan Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU RI yang dihadiri oleh pejabat dan staf Sekretariat Jenderal KPU RI, di gedung KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta, Jumat (5/8).

“Kami terus menyempurnakan Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Tahapan Pilkada (Sitap), Sistem Informasi Logistik & Distribusi Pemilu (Silog), dari aspek penyelenggara ada Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP). Ini untuk memberikan pelayanan dan untuk memberikan informasi kepada stakeholder terkait pemilihan, serta untuk memonitor kinerja penyelenggara pemilu baik di kecamatan sampai dengan ad hoc,” jelas Arif.

Pencapaian itu bukan berjalan tanpa kendala, Arif menjelaskan dalam pencapaian itu, KPU menemui beberapa tantangan. Diantaranya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas, serta mepetnya proses perencanaan anggaran dengan realisasi penerapan penganggaran tersebut.

“Meskipun SDM kami 50 persen masih pinjaman dari pemerintah daerah, anggaran yang terbatas serta perencanaan dan penganggaran itu hampir mepet, ini merupakan tantangan tersendiri bagi KPU untuk memberikan pelayanan terbaik meskipun dalam kondisi tersebut,” lanjut dia.

Terkait pelaporan keuangan, Arif mengatakan KPU memerlukan waktu untuk bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), karena cakupan pekerjaan KPU berbeda dengan instansi-instansi lain.

“Mengingat penganggaran ini belum ideal, jadi di dalam pertanggungjawaban keuangan perlu kesabaran, karena memang kondisinya berbeda dengan instansi lain. Tapi Alhamdulillah dengan kondisi yang belum ideal, kami mampu mempertanggungjawabkan bukan disclaimer tapi WDP (Wajar Dengan Pengecualian),” terang Arif.

Menanggapi hal itu, Naptalina Sipayung mengatakan, Kemenpan RB dapat memahami kondisi KPU sebagai lembaga yang erat dengan nuansa politik. Ia beranggapan, KPU telah mengalami perubahan positif dalam melakukan perbaikan organisasi.

“Memang tidak mudah bagi KPU untuk memenuhi seluruh keinginan stakeholder, karena KPU bukan seperti lembaga lain yang jauh dari nuansa politik. Tapi kami sebagai evaluator bisa ‘mencium’ apakah suatu instansi serius dalam melakukan perbaikan atau tidak, dan itu yang saya lihat ada perubahan-perubahan di KPU tahun demi tahun” kata dia. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas)