Audiensi KPU Dengan Peserta Jambore Nasional ke-10 2016

722
Keterangan Foto : Peserta Jamnas dari 9 kwartir daerah dan Wakil Kepala Biro Tekmas, Supriatna, serta Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat, Titik Prihati Wahyuningsih melakukan foto bersama usai pertemuan, Jumat (19/8).

Jakarta, kpu.go.id – Seratus anggota pramuka penggalang dari 9 (Sembilan) kwartir daerah peserta Jambore Nasional (Jamnas) ke-10 datangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk napak tilas peristiwa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada), Jumat (19/8).

Pemandu rombongan Jamnas yang mengunjungi KPU, Pimo mengatakan kepada peserta Jamnas bahwa KPU merupakan tempat bersejarah yang melahirkan presiden dan wakil presiden bagi bangsa Indonesia.

“Ruangan ini adalah ruangan bersejarah, presiden yang sekarang pun bicara nya di sini. Dibacakan SK (Surat Keputusan) nya oleh almarhum Bapak Husni Kamil Manik di sini juga. Kalau adik-adik tadi sempat berjalan-jalan di pelataran KPU, dulu presiden juga pernah melewati jalan yang sama,” kata Pimo di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta.

Pimo mengatakan, peserta Jamnas patut bangga karena menjadi bagian dari sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. “Artinya ruangan di KPU ini ruangan yang bersejarah. Jadi adik-adik yang hadir saat ini menjadi bagian dari sejarah. Nanti bisa kalian ceritakan, siapa tahu 20 tahun mendatang adik-adik kembali lagi di sini, sebagai anggota KPU,” lanjut dia.

Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Tekmas) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU RI Supriatna mengatakan, saat ini pilkada dilaksanakan secara serentak agar prosesnya berjalan efektif dan efisien.

Jika pilkada tidak dilakukan secara serentak, Supriatna mengatakan KPU di daerah akan menyelenggarakan pilkada tiap tahun. Hal itu tentu membutuhkan tenaga ekstra dan pembiayaan yang tidak sedikit.

“Pilkada kalau kita lihat dari jumlah provinsi ada 34, kabupaten 514. Nah kalau sebanyak itu akan ada pilkada tiap tahun, tentu itu akan terjadi pemborosan, dan juga rasa jenuh dari masyarakat karena harus memilih setiap tahun. Maka pilkada dilaksanakan secara serentak agar efisien waktu dan biaya, serta menghindari kejenuhan jika tiap tahun atau tiap beberapa bulan ada pilkada,” terang Supriatna.

Untuk mempermudah proses pilkada serentak, Supriatna mengatakan keserentakan pilkada itu dibagi menjadi 3 gelombang. Gelombang pertama pada tahun 2015 lalu, tahap kedua akan digelar 2017 mendatang, sedangkan tahap akhir akan digelar pada Juni tahun 2018.

Supriatna mengatakan, pembagian termin tersebut mengikuti akhir masa jabatan kepada daerah di masing-masing daerah. Pilkada serentak 2015 untuk kepala daerah yang akhir masa jabatannya pada 2015 dan akhir semester pertama tahun 2016.

Untuk termin kedua yang pemilihannya akan dilaksanakan 15 Februari 2017 digelar untuk memilih kepala daerah yang akhir masa jabatannya pada akhir semester kedua tahun 2016 dan 2017. Sedangkan gelombang terakhir untuk memilih kepala daerah yang masa baktinya berakhir pada 2018 dan 2019.

“Pilkada serentak ada 3 gelombang, karena akhir masa jabatan kelapa daerahnya lain-lain tiap daerah. Jumlah daerah yang melaksanakan Pilkada 2015 sebanyak 269 daerah. Gelombang 2 akan diikuti oleh 101 daerah, nah untuk yang terakhir ada 171 daerah,” terang Supriatna. (rap/red. FOTO KPU/ieam/Hupmas)