Manajemen Logistik Pilkada Harus Tepat Waktu

826

Surabaya, kpu.go.id – Pengelolaan logistik pilkada 2017 tidak hanya soal Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan (NSPK), tetapi penyelenggara pilkada juga harus sejak awal memahami seluruh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini karena ada manajemen tepat waktu yang harus diperhatikan terkait tahapan-tahapan pilkada yang sedang berjalan.

Manajemen tepat waktu tersebut untuk menghindari kepanikan-kepanikan yang terjadi akibat pengelolaan yang tidak ketat dan disiplin. Tepat waktu tersebut bukan berarti harus cepat, bahkan tidak boleh justru mendahului dari waktu tahapan yang semestinya. Contohnya soal pengadaan barang/jasa yang dilakukan dari awal, karena ingin cepat dan tepat waktu, padahal dari sisi waktu hal itu belum waktunya dilakukan pengadaan barang/jasa.

Pengelolaan logistik menjadi penting karena bukan hanya proses administratif, apabila tidak dilaksanakan dengan baik dapat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pilkada. KPU sudah mempunyai pengalaman panjang dalam pengelolaan logistik, termasuk berurusan dengan aparat hukum, bahkan ada daerah yang memiliki masalah berkepanjangan, padahal pilkada sudah selesai.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Juri Ardiantoro saat membuka Rapat Koordinasi (rakor) Pengelolaan Logistik Pemilihan 2017 Tingkat Nasional, Rabu (14/9) di Surabaya Jawa Timur.

“Peraturan KPU yang baru tentang logistik atau NSPK, pencalonan, data pemilih, dan pilkada di DKI Jakarta, Aceh, Papua dan Papua Barat telah disyahkan. Selanjutnya menyusul tentang kampanye, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil pilkada. Semua itu sudah harus diundangkan tanggal 15 September 2016, sesuai permintaan DPR,” tutur Juri dihadapan 236 peserta dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

Juri juga mengingatkan, urusan logistik tidak hanya soal pengelolaan, tetapi juga harus memperhatikan kontestasi. Untuk itu pengelolaan logistik juga harus melihat penyelenggaraan pilkada pada umumnya, yaitu keterbukaan dan imparsialitas atau netralitas. Hal ini menjadi penting, karena logistik ini termasuk kebutuhan kampanye pasangan calon peserta pilkada.

Evaluasi pada pilkada 2015 terkait logistik, ada keluhan dan anggapan perlakuan yang berbeda antar pasangan calon. Contohnya soal tingkat kecerahan hasil cetak tanda gambar, kecepatan perbaikan alat peraga, pemasangan dan tata letak, serta tebal tipisnya penulisan nama pada surat suara. Semua itu tidak boleh dianggap sepele dan harus dipastikan telah sesuai kesepakatan semua pasangan calon.

“Pilkada 2015 nyatanya tidak dilakukan serentak, dan ada masalah serius, meski masalah tersebut bukan dari penyelenggara pilkada. Dari 269 daerah, ada lima daerah yang tertunda pilkadanya akibat sengketa Tata Usaha Negara (TUN), bahkan di Kota Pematang Siantar sama sekali belum selesai. Ada juga pemungutan suara ulang yang harus diulang dua kali, yaitu di Muna dan Mamberamo Raya,” ujar Juri.

Semua harus punya komitmen dan tekad yang sama, tegas Juri, untuk bisa menyelenggarakan pilkada 2017 tepat waktu dan serentak. Apabila ada permasalahan, harus segera diselesaikan, agar tidak berkepanjangan. Kuncinya harus jaga kedisiplinan, taat asas, dan selalu koordinasi atau konsultasi dengan KPU sesuai hierarkinya.

Rakor selama tiga hari yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai pengelolaan logistik tersebut juga akan menghadirkan pembicara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Lembaga Kebijakkan Pengadaan Pemerintah (LKPP), dan Arsip Nasional (ANRI). (Arf/red. FOTO KPU/dosen/Humas)